menteri dalam negeri adalah. 134, BN. menteri dalam negeri adalah

Kecamatan. Pemerintahan Daerah. Gedung Kementerian Perindustrian lt. Oleh karena itu,. L. "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri," ujar M Saleh waktu itu. Semoga dapat terus menjaga eksistensi dan profesionalitas dalam melayani masyarakat “Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Maju” #kemendagri #infokemendagri. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Badan Koordinasi Penanaman Modal (disingkat BKPM) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Hari adalah hari kerja. penataan Desa; dan b. BAB II . Unit Layanan Administrasi. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 1. Muhammad Tito Karnavian. Menteri. NOMOR 15 TAHUN 2008. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Mengingat : 1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (disingkat Kemsetneg; dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia disingkat Setneg RI atau Sekneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi. Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Mengingat : 1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2007 MENTERI DALAM NEGERI a. 3 Miftah Thoha, “Reformasi Birokrasi Pemerintah”. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah. Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua G-20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2022; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2022. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam NPH. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 3. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 20. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri. info. SISTEM INFORMASI PENGAWASAN . Pasal 2 : Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Karena itu, menurutnya, usulan menempatkan organisasi Polri harus berada di bawah kementerian adalah pemikiran yang inkonstitusional. KSDD; b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah; 3. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai asas, prinsip, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kabinet Presidensial Daftar menteri dan pejabat daerah yang dirilis oleh Presiden. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Perombakan atau reshuffle kabinet Juni 2022 ini mengangkat 2 menteri dan 3 wakil menteri (wamen). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan b. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Saifuddin Nasution. selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan. Penasihat DEKRANAS terdiri dari: Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintahan. Judul. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. JURNAL. , Rahmat Taufik R. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK. 8. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat. negeri. PROFIL IPDN. Saat memberikan sambutan dalam pengarahan kepada para menteri,. Dalam kebanyakan negara, kementerian hal ehwal luar negeri ialah jabatan kerajaan yang bertanggungjawab ke atas dasar luar negeri dan hubungan, diplomasi, hal ehwal hubungan berdua hala dan pelbagai hala serta memberikan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan. Ahmad Zahid bin Hamidi Jawi: أحمد زاهد حميدي; lahir 4 Januari 1953) merupakan seorang ahli politik Malaysia dan juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia dari 2015 sehingga 2018 dalam kerajaan Barisan Nasional bagi Perdana Menteri Najib Razak dan juga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU. 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 2 Peraturan Menteri ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT. Pasal 2. Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang bermasalah, adalah: (1) Tumpang tindih dengan pajak pusat; (2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi; (3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH. INTERNAL. Badan Penelitian dan Pengembangan Kernenterian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kernendagri adalah satuan unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kekurangan Gaji adalah kekurangan pembayaran kepada PPPK karena perubahan golongan, Gaji berkala, jabatan, dan/atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan. 8. Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa:6. Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 paling banyak dialokasikan pada Provinsi Papua dan Provinhsi Aceh, yaitu masingmasing Rp. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. 3. SPCP IPDN. hukum adalah peraturan perundang-undangan yang didesainPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,. Kemudian, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) antara lain diinstruksikan untuk memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di. Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sertifikat. menteri dalam negeri . Juru Bicara Pemerintah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya. 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 2 Pengelolaan Dana BOS meliputi: a. Kabinet ini terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 oktober 2019. Definisi/arti kata 'menteri' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n 1 kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam. Dilansir laman resmi Kemendagri, cikal bakal Departemen atau Kementerian Dalam Negeri RI bermula dari masa kolonial Hindia Belanda. 2. Berikut adalah tugas-tugas dari beberapa kementerian yang ada di Indonesia beserta fungsinya: Tugas Menteri Luar Negeri . Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono. id : 16 hlm. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya. 3. menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : a. com - Setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018 Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua. Pasal 2 Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk: - 4 - a. Wajib Pajak dalam negeri. [2] Dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik. 3. Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 108 Tahun 2017; dan Permen PAN-RB Nomor 38 Tahun. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;. 20, BN. Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 12. b. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. 52-53. pemerintahan dalam negeri. Pratikno. 8. MENTERI DALAM NEGERI, : a. Jakarta. Menteri Dalam Negeri agar meneruskan arahan ini kepada para Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia;. KSDPK; c. Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD pada Pengguna Barang adalah untuk BMD yang dihapuskan karena: 11 Pasal 433 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (dahulu Departemen Dalam Negeri, disingkat Depdagri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Terdapat dua wakil menteri dalam kabinet ini, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Harmani dan Wakil Menteri Keamanan Rakyat Abdul Moerat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat. 10. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. id. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor. 11 “Penguatan Kebijakan BLUD dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,” Paparan disampaikan oleh Dr. akhir tahun 2019 instansi pemerintah yang terhubung adalah sebanyak 623Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blan g ko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta. Wiranatakoesoema V. 4. Permendagri adalah singkatan dari kata Peraturan Menteri Dalam Negeri. 05/2012 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap MATERI POKOK. KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. visi, misi, tujuan, dan sasaran; c. Kementerian dipimpin oleh. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan. Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada penerbitan kali ini kami juga menampilkan seorang sosok inspiratif, khususnya dalam penegakan hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Berikut adalah isi Permendagri 74 tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, bukan format asli: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas. Direktorat Jenderal Politik dan. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, suratSemua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar,. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 2 Diklat. Sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan manusia lain. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 1 yang. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kernenterian Dalam Negeri yang selanjutnya. kemendagri . A . Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 7. Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. id. Pejabat/Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ia bertanggungjawab terhadap kepentingan dan keselamatan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kabinet Sjahrir I. Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 - 2000 2. Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (dahulu Departemen Dalam Negeri, disingkat Depdagri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. Hal ini juga merupakan salah satu hak 2 Alinea ketiga Penjelasan UU No. Hadi Tjahjanto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan.